CCTV24jam,com – Selong – SMKN 2 Selong memberikan tanggapan keras atas pemberitaan di Kompasnews tentang “GPS Bersatu Bongkar Skema Pungli Berlapis” dan laporan Lensarinjani.com mengenai dugaan pungli berbalut SPP. Pihak sekolah menilai tuduhan tersebut serampangan, tidak melalui konfirmasi, dan tidak sesuai fakta.
Kepala SMKN 2 Selong, H. Sahlan, S.Pd, menegaskan bahwa tidak ada praktik pungli di sekolahnya. Semua mekanisme pembiayaan mengikuti aturan yang sudah sangat jelas, yakni SE Gubernur NTB Nomor 100.3.4/7795/Dikbud/2025 tentang moratorium pemungutan biaya pendidikan.
“SE itu dengan tegas memperbolehkan kepala sekolah mengajukan usulan kebutuhan dana kepada Komite Sekolah, kemudian komite melakukan penggalangan dana secara sukarela dari orang tua. Tidak ada paksaan. Tidak ada iuran wajib. Semua ada dasar hukumnya,” tegas H. Sahlan, S.Pd.
Terkait penulisan grade pada formulir kontribusi, Ketua Komite SMKN 2 Selong menjelaskan bahwa hal itu bukan penentuan tarif, melainkan panduan agar orang tua dapat memilih besaran sumbangan sesuai kemampuan.
“Buktinya banyak orang tua yang menulis nol rupiah, dan itu sah. Tidak ada satu pun yang diwajibkan membayar,” tegas Ketua Komite.
Sebelum adanya SE terbaru, pembiayaan operasional SMK di NTB bahkan sudah diatur dalam Pergub NTB Nomor 44 Tahun 2018, dengan batas maksimal Rp200 ribu per bulan, dan dipertegas melalui Panduan BPP oleh Dinas Dikbud NTB. Dengan demikian, tuduhan pungli yang diarahkan ke SMKN 2 Selong dianggap mengabaikan aturan dan fakta hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, H. Sahlan, S.Pd menegaskan bahwa dana BOS Reguler dikelola ketat dan transparan mengikuti Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025, khususnya Pasal 38 yang mengatur penggunaan dana.
“Setiap triwulan dilakukan sinkronisasi Dana BOS oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB. Jadi tidak mungkin dana itu diselewengkan. Mekanismenya sangat diawasi,” ujarnya.
Menutup klarifikasi, H. Sahlan, S.Pd meminta semua pihak, termasuk media, untuk lebih profesional dalam menyampaikan informasi.
“Kami berharap pemberitaan yang tidak akurat seperti ini menjadi pembelajaran. Pendidikan adalah urusan serius. Jangan dipelintir. Mari bersama menjaga integritas untuk mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia,” tegasnya
