SELATPANJANG, CCTV24JAM – Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 mulai dibedah delapan fraksi di DPRD. Tak sekadar bicara angka, sederet persoalan daerah ikut dibawa ke meja paripurna, mulai dari ketergantungan dana transfer, porsi belanja modal, infrastruktur, pelayanan kesehatan, kelistrikan hingga risiko tunda bayar.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., Minggu (27/9/2026) malam.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E. mengatakan, pandangan umum fraksi menjadi tahapan lanjutan setelah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD,” kata Khalid Ali.
Tahapan tersebut mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019, khususnya Pasal 9 ayat (3) huruf a angka II. Paripurna juga dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13/Kpts-DPRD/BM/IX/2026 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Delapan fraksi menyampaikan pandangan melalui juru bicara masing-masing. Fraksi PDI Perjuangan melalui H. Atan, Fraksi PAN oleh Suzami, Fraksi PKB Plus PSI melalui H. Idris, M.Si., dan Fraksi Golkar melalui Elvira Nindia Fradista, S.H.
Selanjutnya Fraksi Gerindra melalui Mulyono, S.E., M.I.Kom., Fraksi NasDem oleh Rosihan Afrizal, S.H., Fraksi PKS melalui Pazrul Amraini, S.Pd.I., serta Fraksi PPP Demokrat melalui Suji Hartono, S.E.
PDIP Minta Setiap Rupiah APBD Jelas Manfaatnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai Perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi arena menggeser atau menyesuaikan angka. Perubahan anggaran harus menjadi instrumen untuk menjawab perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
Setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata H. Atan.
PDIP memberi perhatian terhadap struktur pendapatan daerah. Dalam perubahan APBD, pendapatan direncanakan sebesar Rp1.123.703.571.699,18 atau bertambah Rp2.978.101.488,18 dibandingkan APBD murni.
Ketergantungan terhadap pendapatan transfer dinilai menunjukkan ruang fiskal Meranti masih perlu diperkuat. Pemkab didorong mengoptimalkan PAD melalui potensi pajak, retribusi dan pengelolaan aset, namun tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
PDIP juga meminta perubahan belanja berpegang pada skala prioritas. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, pelayanan publik serta penguatan ekonomi masyarakat harus tetap mendapat perhatian.
Pembangunan juga diminta tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Seluruh kecamatan dan kawasan kepulauan harus memperoleh porsi sesuai kebutuhannya.
Defisit perubahan APBD sebesar Rp2.417.500.279,82 ikut disorot. PDIP meminta mekanisme penutupannya melalui pembiayaan daerah dijelaskan secara transparan dan sesuai ketentuan.
PAN Soroti Belanja Operasi 82,5 Persen.
Fraksi PAN memberi perhatian serius pada komposisi belanja. Belanja operasi tercatat sekitar Rp930 miliar atau 82,5 persen, sementara belanja modal hanya sekitar Rp89 miliar atau 7,9 persen.
PAN menilai pemerintah perlu mengevaluasi belanja yang tidak memberikan dampak langsung dan terukur kepada masyarakat. Belanja tidak produktif diminta dipangkas dan anggaran yang menyentuh kebutuhan warga diperbesar.
Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, pelabuhan yang berfungsi, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah yang berkualitas, sanitasi yang baik, serta infrastruktur yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Suzami.
Pengurangan belanja daerah sekitar Rp36,29 miliar juga diminta dilakukan secara transparan. Rasionalisasi tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik maupun mengganggu target pembangunan.
PAN turut mencermati defisit Rp2,41 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto sekitar Rp2,66 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya. Pemerintah diminta memastikan penggunaan SiLPA tidak memunculkan persoalan baru berupa tunda bayar maupun kewajiban kepada pihak ketiga.
PKB Plus PSI Ingatkan Konektivitas Antarpulau.
Fraksi PKB Plus PSI melalui H. Idris, http://M.Si. mencermati struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer sekitar Rp889 miliar, sedangkan PAD berada di kisaran Rp224 miliar.
PKB Plus PSI mendorong optimalisasi PAD secara terukur, inovatif dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi juga dinilai perlu diperkuat.
Pada sisi belanja, fraksi tersebut mendukung rasionalisasi untuk menjaga keuangan daerah tetap sehat. Namun pendidikan, kesehatan dan infrastruktur konektivitas antarpulau diminta tidak menjadi korban pemangkasan.
Belanja modal sekitar Rp89 miliar diharapkan benar-benar diarahkan kepada proyek infrastruktur mendesak yang mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
PKB Plus PSI juga meminta pelaksanaan anggaran pada sisa tahun 2026 dilakukan disiplin dan tepat waktu agar capaian program optimal serta SiLPA dapat dikendalikan.
Golkar Bawa Persoalan Jalan hingga Listrik.
Fraksi Golkar melalui Elvira Nindia Fradista, S.H. meminta peningkatan PAD dilakukan secara berkesinambungan untuk memperkuat kemandirian fiskal Meranti. Penyerapan anggaran juga harus memberikan efek terhadap pembangunan dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Golkar menekankan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Infrastruktur jalan menjadi perhatian karena merupakan urat nadi aktivitas warga.
Program pembangunan haruslah merata dan berkeadilan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi bagi masyarakat,” kata Elvira.
Selain jalan, Golkar menyoroti peningkatan mutu pendidikan berikut sarana dan prasarananya. Persoalan kelistrikan yang belakangan dikeluhkan warga akibat pemadaman juga diminta mendapat perhatian pemerintah.
Gerindra Soroti Keterlambatan hingga Potensi Tunda Bayar.
Fraksi Gerindra melalui Mulyono, S.E., M.I.Kom. memberi catatan lebih tajam terhadap waktu penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026. Gerindra menilai penyampaian tersebut terlambat dan berdampak pada terbatasnya waktu DPRD untuk mendalami, menganalisis dan membahas rancangan anggaran.
Fraksi tersebut juga mempertanyakan dampak kebijakan efisiensi serta pergeseran anggaran sepanjang 2026. Pergeseran yang terlalu sering dinilai perlu menjadi evaluasi terhadap kualitas perencanaan.
Gerindra mencermati pendapatan daerah sekitar Rp1,123 triliun dan belanja sekitar Rp1,126 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp2,41 miliar. Meski defisit tersebut dinilai masih berada dalam batas yang diperbolehkan, Gerindra mengingatkan adanya risiko kondisi fiskal yang lebih berat apabila kewajiban yang harus dibayar tidak diperhitungkan secara cermat.
“Fraksi Partai Gerindra mengingatkan agar dalam melaksanakan Perubahan APBD Tahun 2026 lebih selektif dengan memperhatikan belanja yang lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat,” kata Mulyono. Tujuannya agar tunda bayar pada APBD 2026 dapat diminimalkan sehingga tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
Gerindra juga menyoroti target pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas. Target pendapatan BLUD RSUD disebut mengalami penurunan sekitar Rp42 miliar dibandingkan realisasi pendapatan 2025 yang mencapai lebih dari Rp48 miliar. Target pendapatan BLUD Puskesmas juga disebut turun lebih dari Rp1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Gerindra turut mendorong anggaran bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama tetap tersedia sesuai kemampuan keuangan daerah. Program beasiswa juga diminta dipertahankan.
NasDem Minta TPP, Honor dan Gaji Desa Tepat Waktu.
Fraksi NasDem melalui Rosihan Afrizal, S.H. meminta target pendapatan disusun secara realistis dan tidak terlalu ambisius tanpa dukungan sistem serta sumber daya manusia yang memadai.
NasDem juga meminta pemerintah cermat menyeimbangkan belanja wajib, belanja pilihan dan belanja hibah sesuai porsinya. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik harus tetap menjadi sektor prioritas dalam rasionalisasi anggaran.
Sorotan lainnya menyangkut kewajiban pemerintah. NasDem meminta pembayaran TPP pegawai, honor daerah dan gaji desa dilakukan tepat waktu.
“Setiap rupiah dana APBD Kepulauan Meranti betul-betul digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rosihan.
PKS Minta Anggaran 12 Bulan Dipastikan.
Fraksi PKS melalui Pazrul Amraini, S.Pd.I. meminta pemerintah memastikan penganggaran PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, tenaga outsourcing serta Dana Desa tersedia untuk kebutuhan 12 bulan pada 2026.
Kepastian anggaran tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan hidup banyak orang.
PKS juga mengingatkan pemerintah mulai membenahi perencanaan APBD 2027 dengan menyesuaikan pendapatan dan belanja agar persoalan defisit serta tunda bayar tidak kembali terjadi.
“Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti dengan syarat setiap perubahan harus berorientasi pada asas manfaat, tepat sasaran, terukur dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” kata Pazrul.
PPP Demokrat Tekankan Infrastruktur, Kesehatan dan Beasiswa.
Fraksi PPP Demokrat melalui Suji Hartono, S.E. meminta pemerintah menjaga rasionalitas anggaran berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Program kegiatan yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat harus mampu dihilangkan,” kata Suji Hartono.
PPP Demokrat meminta pemerintah lebih proaktif menggali potensi pendapatan daerah untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menekan risiko defisit pada masa mendatang.
Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang juga diminta terus dialokasikan untuk menjaga konektivitas antarwilayah. Di sektor kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana serta ketersediaan obat-obatan diminta mendapat perhatian.
Bantuan hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk keluarga prasejahtera dan pekerja sektor informal, turut didorong untuk dipertahankan. Begitu juga program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dengan pengelolaan yang akuntabel.
Secara umum, postur Ranperda Perubahan APBD 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1.123.703.571.699,18 dan belanja sebesar Rp1.126.121.071.979. Dengan postur tersebut terdapat defisit sebesar Rp2.417.500.279,82. Defisit direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah, dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Khalid mengatakan seluruh pandangan, kritik dan masukan delapan fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Setelah tahapan pandangan umum fraksi, pembahasan akan berlanjut sesuai mekanisme DPRD bersama pemerintah daerah hingga Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 memperoleh keputusan. (ZAMRI)
