JAKARTA – Sikap Bupati Batubara yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap kritik masyarakat menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan putra daerah. Abdul Halim Hutabarat, S.Pd., selaku Ketua Umum Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera (FUMAS), angkat bicara menanggapi fenomena tersebut.
Sebagai putra daerah yang berasal dari Kabupaten Batubara, Abdul Halim menyatakan penyesalannya atas sikap pejabat publik di tanah kelahirannya yang terkesan “gerah” atau alergi terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
Menurut Abdul Halim, dalam iklim demokrasi, kritik adalah nutrisi bagi jalannya pemerintahan yang sehat dan transparan. Pejabat publik, menurutnya, harus memiliki mentalitas terbuka dalam menyikapi aspirasi warga.
”Saya sangat menyesalkan jika ada pejabat publik, khususnya Bupati Batubara, yang merasa gerah ketika dikritik oleh masyarakatnya sendiri. Seharusnya, kritikan tersebut tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai support atau dukungan konstruktif untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Batubara,” ujar Abdul Halim di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menekankan bahwa posisi bupati adalah pelayan masyarakat, sehingga sudah menjadi konsekuensi logis untuk menerima kritik maupun saran. Sikap anti-kritik, lanjutnya, hanya akan menjauhkan pemimpin dari realita yang terjadi di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Halim juga menegaskan peran vital media massa sebagai pilar demokrasi. Ia mengingatkan bahwa media adalah alat yang sah dan efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
”Media adalah mitra dalam berdemokrasi. Melalui media, masyarakat menyampaikan keluh kesah dan harapan mereka. Jika ruang kritik itu disumbat, maka akan terjadi distorsi komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, Pemerintah Kabupaten Batubara dapat lebih bijak dan dewasa dalam merespons setiap kritik yang muncul. Abdul Halim menegaskan bahwa FUMAS akan terus mengawal kebijakan daerah demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas di Batubara.
(Tim Red-)
