Cctv24jam. SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun kompak memperjuangkan kebijakan _special border treatment_ bagi pekerja lintas batas _passing_ ke Malaysia. Langkah ini untuk memberi jaminan hukum dan perlindungan bagi puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Pertemuan lintas sektoral digelar di ruang rapat Kantor Dinas PUPR Meranti, Selasa (5/5/2026). Hadir Bupati Meranti H. Asmar, Konjen RI Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto, Bupati Karimun H. Ing. Iskandarsyah, Wabup Muzamil Baharudin, pimpinan DPRD, BP3MI Kepri, KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, dan akademisi.
Bupati Asmar menegaskan ini langkah konkret atasi maraknya pekerja _passing_ nonprosedural. “Negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi PMI kita, agar mereka dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan memperoleh penghasilan yang layak,” ujarnya.
50 Ribu Keberangkatan, 85% Nonformal.
Fenomena pekerja _passing_ dipicu ketimpangan ekonomi dengan Malaysia, kedekatan geografis, dan kesamaan budaya. Data 2025: lebih dari 50 ribu keberangkatan ke Malaysia via Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang. Sekitar 85% kerja di sektor nonformal: perkebunan, konstruksi, ART.
Kondisi serupa di Karimun, dengan 4.000–5.000 PMI nonprosedural. Mayoritas rawan penipuan, eksploitasi, dan risiko hukum karena tanpa dokumen lengkap.
Konjen RI: Peluang Besar, Malaysia Tunggu Regulasi RI.
Konjen RI Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto bilang peluang _special border treatment_ cukup besar. “Pemerintah Malaysia telah memberikan sinyal positif, namun menunggu regulasi khusus dari Pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Faktor pendukung: kedekatan budaya, bahasa, dan geografis. KJRI akan dorong komunikasi ke pusat lewat Kemenlu.
Wabup Muzamil menambahkan, kebijakan ini penting tekan eksploitasi. “Dengan adanya _special border treatment_, kita bisa meminimalisir penipuan, eksploitasi tenaga kerja, serta risiko hukum yang selama ini kerap dialami PMI,” ujarnya.
Dibawa ke Sosek Malindo.
Bupati Karimun H. Ing. Iskandarsyah dukung penuh dan minta koordinasi intensif Pemda-Pusat-KJRI. Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riadi ingatkan dukungan pengusaha Malaysia penting, terutama _job order_ yang jelas.
Hasil rembuk akan dirumuskan jadi kertas kerja untuk forum kerja sama Indonesia–Malaysia, Sosek Malindo. Poin strategis: penguatan perlindungan pekerja lintas batas, skema _special border treatment_, strategi jalur ganda, dan transformasi vokasi….
Editor…zamri.
