Pekanbaru, Cctv24jam.com — Aroma busuk dugaan permainan barcode subsidi BBM jenis Bio Solar kembali menyengat di SPBU Harapan Raya, Jalan Imam Munandar, Kota Pekanbaru. Konsumen bernama Bustami mengaku jadi korban penyalahgunaan barcode MyPertamina yang menyebabkan dirinya gagal mendapatkan jatah solar pada Jumat pagi, 11 Juli 2025. Ironisnya, kuota 60 liter Bio Solar miliknya justru tercatat sudah digunakan di SPBU 14.282.668 Harapan Raya pada pukul 03:09 WIB — tanpa sepengetahuan dan tanpa kehadiran dirinya di lokasi tersebut.
Akibat kejadian ini, kerugian tak main-main. Bustami yang sedang bersiap menuju Bengkalis untuk urusan pekerjaan terpaksa membeli solar eceran di pinggir jalan. Ia kehilangan momen penting proyek bernilai potensi keuntungan Rp20 juta yang gagal dilaksanakan karena keterlambatan dan keterbatasan bahan bakar.
“Saya cek ke SPBU Lintas Timur, ternyata barcode saya sudah terpakai penuh. Padahal saya belum isi. Setelah dibantu cek oleh petugas, ternyata terakhir digunakan di Harapan Raya. Saya tidak pernah isi di sana,” ungkap Bustami kesal.
Oknum Mengaku Anggota TNI AU, Operator Lempar Tanggung Jawab
Yang lebih mencengangkan, saat Bustami mendatangi SPBU Harapan Raya pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB, ia diarahkan oleh operator kepada seseorang pria yang mengaku sebagai pengawas SPBU sekaligus anggota TNI AU.
“Dia ngakunya dari AURI. Tapi kenapa jadi pengawas SPBU? Ini aneh. Saya sempat debat juga,” ujar Bustami.
Sabtu siangnya, 12 Juli 2025, Bustami datang kembali ke SPBU Harapan Raya dengan didampingi tim media Cctv24jam.com dan sejumlah awak media. Mereka meminta konfirmasi langsung ke pengawas bernama Jeff Paterson, yang malah menyarankan Bustami untuk kembali ke showroom mobil bekas guna meminta ulang barcode, dengan dalih barcode milik pemilik pertama mobil.
“Jawaban mereka ngawur. Masa karena mobil saya mobil seken, barcode-nya bisa dipakai showroom atau orang lain? Terus kami korban mau bagaimana?” tegas Bustami.
Permintaan Cek CCTV Ditolak, SPBU Suruh Isi Form, Manajemen Menghindar
Desakan media untuk membuka rekaman CCTV pengisian solar pada 11 Juli pukul 03:09 WIB juga ditolak. Jeff berdalih bukan bagiannya dan menyarankan untuk menunggu manajer bernama Dorma Sitorus yang tidak kunjung hadir.
Alih-alih tanggung jawab, Bustami hanya diberi Formulir Keluhan kosong. Ironisnya, bahkan nomor keluhan dan penanggung jawab pun tak dicantumkan.
“Kalau begini caranya, sistem barcode malah membuka celah kejahatan. Harusnya makin aman, ini malah bisa dicuri. Ada yang main di dalam SPBU ini. Saya bukan memeras, tapi saya minta keadilan. Kerugian saya hari ini nyata,” tegas Bustami sambil menunjukkan bukti pembelian solar eceran seharga Rp12.000-Rp13.000 per liter dari pinggir jalan.
Dugaan Sistemik: Kuota 42 Liter Bisa Jadi 60 Liter, Siapa Bermain?
Bustami juga mengungkap bahwa selama ini mobil jenisnya hanya bisa dapat kuota 42 liter, namun kali ini terisi 60 liter. Hal ini memperkuat dugaan adanya permainan kuota BBM subsidi oleh oknum-oknum dalam SPBU tersebut.
“Kalau kuotanya bisa dilebihkan, lalu dipakai tanpa sepengetahuan pemilik barcode, artinya ada permainan internal. SPBU Harapan Raya harus diusut tuntas!” kecam perwakilan media Cctv24jam.com.
Pertamina Harus Turun Tangan, Aparat Wajib Usut Oknum Diduga TNI AU
Kasus ini bukan hanya soal solar dan barcode, tapi mencuatkan indikasi penyalahgunaan wewenang, keterlibatan oknum berseragam yang mengaku dari unsur TNI AU, dan pembiaran manajemen SPBU terhadap praktik yang sangat merugikan konsumen.
Tim media dan Bustami menuntut agar:
Manajemen SPBU Harapan Raya dipanggil dan diperiksa
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera mengaudit sistem dan karyawan di SPBU
Oknum yang mengaku TNI AU segera diusut oleh Pom AU
Rekaman CCTV 11 Juli pukul 03:00–04:00 WIB segera diamankan sebagai barang bukti
Jika tidak ada tindakan tegas, maka sistem barcode subsidi BBM hanya akan menjadi ladang bancakan bagi mafia BBM dan pemangku kepentingan gelap di balik layar pompa-pompa resmi.
“Kami tidak akan berhenti. Kasus ini akan kami bawa ke Ombudsman, Komnas HAM, dan bahkan DPR RI jika tidak ditangani serius,” tegas Bustami menutup wawancara eksklusifnya.
