Pakpak Bharat, Sumut cctv24jam.com
Pelaksanaan proyek Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PTHC Provinsi Sumatera Utara 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp 28.376.322.280,00 menuai sorotan. Salah satu titik pekerjaan, yakni pembangunan di MIN 3 Pakpak Bharat, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) yang telah ditetapkan.
Proyek yang dikerjakan oleh PT. Mihtada Sejahtera tersebut mencakup enam lokasi pekerjaan, yaitu MIN 2 Humbang Hasundutan, MIN 3 Pakpak Bharat, MIN 2 Simalungun, MTsN Binjai, MAN 2 Deli Serdang, dan MAN Pematang Siantar.
Berdasarkan hasil penelusuran tim awak media di lapangan, ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pada pekerjaan bangunan renovasi di MIN 3 Pakpak Bharat. Di antaranya, pada pekerjaan struktur tiang cor ditemukan penggunaan besi yang tidak seragam, yakni terdapat campuran antara besi ulir dan besi polos (biasa). Selain itu, diduga ukuran diameter besi yang digunakan juga tidak sama untuk tiang cor,dan ada sebahagian tiang cor di sambung dari bangunan lama padahal tiang bangunan lama tidak memiliki tiang cor dimana juga dinding bangunan lama yang sudah retak bukannya dibongkar bahka di oles saja.
Lebih lanjut, tim awak media juga menemukan indikasi bahwa pada sebagian tiang cor bagian bawah tidak terdapat pemasangan besi tulangan, sementara besi justru terlihat terpasang mulai dari bagian tengah tiang. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan serta efektivitas pengawasan proyek yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan teknis.
Saat melakukan konfirmasi di lokasi, tim awak media juga menemui seorang pria yang mengaku sebagai konsultan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bermarga Panggabean. Namun, ketika awak media meminta menunjukkan surat tugas atau dokumen resmi yang membuktikan kapasitasnya sebagai konsultan, yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkannya.
Hal ini semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Mengingat proyek ini menggunakan anggaran negara dengan nilai yang cukup besar, transparansi serta akuntabilitas menjadi hal yang mutlak harus dipenuhi.
Masyarakat setempat berharap agar pihak terkait, termasuk instansi teknis dan aparat penegak hukum (APH), segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut, khususnya di titik MIN 3 Pakpak Bharat.
Berita ini diterbitkan, pihak PT.Mihtada Sejahtera belum dapat dikonfirmasi.
Bersambung….
(Tim)
