Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, yang menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pabrik pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi pijakan penting untuk menyusun strategi 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Alhamdulillah, Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dan lembaga keuangan untuk mengatasi persoalan permodalan. Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, petani binaan Polri difasilitasi memperoleh akses perbankan secara lebih mudah dan terarah.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal usaha untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, dalam paparannya menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan terhadap hasil panen petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan petani tidak terjebak menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai langkah konkret, Polri menjalin kerja sama strategis dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang menguntungkan. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong pembelian dengan harga Rp6.400 per kilogram, sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan pengawasan yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran kredit secara tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
(Tim Redaksi)
