BATU BARA — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Kabupaten Batu Bara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Kantor Bupati Batu Bara, Rabu, 24 Juni 2026. Mereka mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar Kejaksaan Negeri Batu Bara melakukan penyelidikan terhadap penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 hingga 2025 di sekolah tersebut. Mereka juga meminta Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Koordinator aksi APDESU menyatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang. Menurut dia, dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan Dana BOS serta pelaksanaan PPDB yang dianggap belum berjalan secara transparan.
“Kami datang untuk meminta Kejaksaan Negeri Batu Bara mengusut dugaan penyimpangan Dana BOS dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di SDN 01 Labuhan Ruku. Kami berharap prosesnya dilakukan secara terbuka dan profesional,” ujar salah seorang perwakilan APDESU dalam orasinya.
Selain menyampaikan tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara, massa juga mendatangi Kantor Bupati Batu Bara. Mereka meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dan memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan PPDB sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut APDESU, transparansi pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Karena itu, mereka meminta seluruh pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Setelah berorasi, perwakilan demonstran menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Hingga berita ini ditulis, Kepala UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan APDESU. Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah masih dilakukan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara juga belum memberikan keterangan resmi terkait desakan pemeriksaan yang disampaikan massa aksi.
APDESU menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut. Organisasi itu meminta aparat penegak hukum segera memberikan kepastian mengenai tindak lanjut atas aspirasi yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
(Tim Red-)
