Cctv24jam. MERANTI – Dalam rangka memperingati HUT ke-15 Ormas GRIB Jaya Indonesia, DPC GRIB Jaya Kepulauan Meranti bersama Laskar Muda Melayu Riau LM2R, Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, dan KOPGRABKT Jaya Meranti gelar aksi penghijauan dan bakti sosial, Minggu 10/5/2026.
Kegiatan dipusatkan di Jalan Sungai Niur, Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi. Fokus utama: reboisasi mangrove dan pengelolaan hutan kebun tani berkelanjutan. Puluhan ribu bibit mangrove ditanam. Ratusan paket sembako juga dibagikan ke warga.
Apresiasi Pemda: Prinsip Keseimbangan Itu Relevan.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, S.H., sampaikan apresiasi lewat pesan singkat. Ia mohon maaf belum hadir langsung, tapi tegas dukung langkah kolaboratif ormas.
Pemda terus berupaya mewujudkan Kepulauan Meranti yang sejahtera. Terkait pengelolaan mangrove, meski bersinggungan dengan aturan kehutanan yang kini menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi, kami menilai prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang dipaparkan rekan-rekan ormas sangat relevan,” ujar Sekda.
Sudandri tekankan pentingnya sinergi. “Pihak kehutanan, pengusaha, penegak hukum, dan masyarakat harus bangun kesamaan persepsi.”
Komitmen Pelestarian & Ekonomi Kerakyatan.
Ketua GRIB Jaya Kepulauan Meranti, Jami’an, S.M., jelaskan kegiatan ini bentuk kepedulian pada alam lewat _sustainable development_. “Kita perlu melakukan konservasi dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada fungsi hutan mangrove,” jelas Jami’an.
Ketua LM2R, Jefrizal, soroti dilema regulasi yang menghimpit pekerja arang bakau. Ia harap skema Perhutanan Sosial jadi solusi agar masyarakat tetap kerja tanpa langgar hukum.
Perwakilan Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, Asnawi Nazar, dan perwakilan buruh KOPGRABKT Jaya Meranti, R. Antoni, desak solusi cepat. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Antoni.
Dukungan Program Nasional.
Arman Saputra dari Konsultan LPB-BDS P Kementerian Koperasi dan UMKM RI turut beri selamat HUT GRIB Jaya. Ia harap GRIB terus dukung program Presiden RI dalam pemanfaatan hutan sosial.
Sudah saatnya pemerintah membuka ruang lebih luas bagi masyarakat melalui studi kelayakan yang komprehensif, baik dari aspek hukum, produksi, maupun lingkungan, demi keberlangsungan ekonomi yang berkeadilan,” tutup Arman.***
Editor….zamri.
